PEMBUDAYAAN

Pendidikan adalah sebuah proses bermakna yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang hayat. Proses mengubah manusia untuk bisa hidup bersama secara berdampingan dengan harmonis (to live together). Sebuah proses tanpa titik

Sabtu, 08 Desember 2012

PERSOALAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dilema Sentralisasi, Dekonsentrasi, dan Desentralisasi
Sesuai dengan UU No. 32  tahun 2004  pendidikan adalah salah satu kewenangan yang didesentralisasikan. Dengan demikian,  desentralisasi pengelolaan guru merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengangkat, mendistribusikan, mengembangkan karir, membina kempetensi dan profesionalisme guru,  dan insentif.
Sistem pengelolaan guru secara desentralisasi ternyata berdampak multidimensi, seperti kesulitan sistem distribusi, penilaian kinerja, pembinaan dan pengembangan profesional, dan aneka ekses lainnya. Karena itu PGRI perlu melakukan analisis dan diskusi mendalam mengenai kemungkinan melakukan resentralisasi atau dekonsentrasi pengelolaan guru, bahkan resentralisasi atau dekonsentrasi pengelolaan pendidikan pada umumnya. Di antara pilihan sistem itu, sentralisasi pengelolaan guru agaknya merupakan pilhan yang paling cocok. Namun demikian, upaya ini menuntut lahirnya produk hukum baru mengenai sistem pengelolaan guru, sekaligus meninjau ulang produk hukum yang sudah ada.
Perlu dipikirkan pengaturan yang sesuai bagi daerah-daerah yang pengelolaan pendidikannya sangat baik di antara kebanyakan pengelolaan pendidikan yang bermasalah di era desentralisasi ini.
Penyediaan Calon Guru
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa proses penyediaan guru menjadi kewenangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang sering juga disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terbuka lebar bagi lulusan LPTK dan non-LPTK juga menuai kontroversi.  Sebagian berpendapat bahwa keterbukaan merekrut calon guru dari luar LPTK dianggap dapat menjaring calon terbaik, di sisi lain, kebjakan ini dianggap sebagai mengurangi peluang bagi mahasiswa lulusan LPTK yang sejak semula memilih profesi guru.
Pada sisi lain, pendidikan akademik calon guru (pendidikan prajabatan) sangat terbuka aksesnya bagi semua lulusan perguruan tinggi, sementara PPG direncanakan akan ditetapkan dengan kuota tertentu. Hal ini akan menimbulkan bottle-neck bagi lulusan LPTK untuk memasuki PPG. Implikasi kebijakan ini perlu didiskusikan oleh PGRI, khususnya berkaitan dengan: (1) apakah akses lulusan LPTK dan non-LPTK memasuki pendidikan profesi akan menjadi persaingan terbuka atau terbatas, dengan proporsi tertentu; (1) apakah calon mahasiswa LPTK akan ditetapkan dengan persyaratan khusus, baik fisik, intelektual, kepribadian, motivasi, dan lain-lain?
Mengingat jumlah  LPTK Negeri dan Swasta yang menghasilkan guru jumlahnya sangat banyak menyebabkan meledaknya jumlah ulusan LPTK. Jumlah lulusan ini tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia di lembaga  pendidikan. Kondisi ini sangat  mengkhawatirkan terhadap upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dan keseimbangan jumlah guru yang ideal sesuai kebutuhan. Untuk itu, isu tentang  kuota nasional guru menjadi relevan dibicarakan.

Induksi Guru Pemula 
Guru yang telah lulus PPG secara akademik meraka berhak menyandang profesi sebagai guru, selanjutnya mengikuti proses administrasi untuk direkrut sebagai guru secara formal.   Setelah mereka direkruit untuk menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi.
Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu oleh mentor  terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada sekolah-sekolah yang nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti apa yang tersedia dan bersedia menjadi mentor sebagai tandem itu. Jadi, sungguhpun guru yang direkruit telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik, yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh, masih diperlukan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional.
Regulasi yang berlaku saat ini sepertinya membuka kemungkinan program induksi dimaksudkan untuk mereposisi guru CPNS menjadi PNS bukan guru. Pada hal, secara akademik program induksi tidak dimaksudkan untuk itu. Artinya, jika itu terjadi, sangat sulit dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.  Program ini sebenarnya sangat baik karena lebih memberikan jaminan tentang kompetensi guru yang dipersayratkan. Sayangnya,  ketentuan di atas bertentangan dengan ketentuan bahwa guru yang sudah lulus PPG sesungguhnya sudah layak sebagai guru dan tidak dapat diberi sangsi sebagaimana dalam ketentuan Idalam program induksi.

Uji Kompetensi, Sertifikasi, dan pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Uji Kompetensi Awal
Uji kompetensi sejatinya merupakan bagian dari sesuatu yang dipersyaratkan untuk mengukur penguasaan materi suatu profesi. Uji kompetensi  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu profesi.
Uji kompetensi menjadi isue yang menarik ketika Ia hadir sebagai bagian dari proses seleksi penentuan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya uji kompetensi sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi belum pernah dilakukan sejak pertama kali sertifikasi dilaksanakan di tahun 2007. Apalagi dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru tidak menjelaskan adanya uji kompetensi sebagai syarat  kelulusan dalam mengikuti sertifikasi. Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) menjadi isue yag kontroversial karena dipandang tidak relevan dengan peraturan yang ada. Bagi PGRI uji kompetensi seharusnya diberikan kepada seuruh guru baik yang belum maupun yang sudah sertifikasi dengan tujuan untuk melakukan pemetaan kompetensi guru dan pembinaan profesiionalisme guru berdasarkan hasil uji kompetensi tersebut.

Sertifikasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005Tentang Guru dan Dosen yang dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.Sertifikasi guru dilaksanakan melalui pola penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan pendidikan profesi dalam jabatan.Tahun 2012 merupakan tahun keenam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.
Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2012 baik substansi akademik maupun proses penetapan peserta.hususnya proses penetapan dan rekrutmen peserta.Perubahan substansi akademik yaitu dilaksanakannya uji kompetensi awal sebelum mengikuti PLPG.Perubahan pada proses penetapan peserta yaitu perangkingan calon peserta oleh sistem terintegrasi dengan data base NUPTK yang dipublikasikan secara online, usia menjadi kriteria utama dalam proses perangkingan, dan perangkingan tidak lagi dikelompokkan menurut jenjang pendidikan dan status kepegawaian. Perubahan mendasar tersebut dilakukan dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan sertifikasi guru dan berkeadilan bagi seluruh guru yang memenuhi persyaratan mengikuti sertifikasi.
Di balik kebaikan dan kecerahan harapan pascasertifikasi, realitas membuktikan, pelaksanaan sertifikasi membawa ekses akademik dan non-akademik. Manipulasi data, munculnya aneka pungutan liar, kecilnya angka kelulusan di beberapa perguruan tinggi, jual-beli peluang sertifikasi, tidak terpenuhinya kuota, dan lain-lain. PGRI perlu menyusun rekomendasi yang konseptual dengan dukungan pengalaman lapangan untuk mencari solusi yang tepat bagi penyelenggaraan program sertifikasi yang objektif, transparan, dan akuntabel.
PGRI pun perlu memunculkan rekomendasi mengenai uji kompetensi, khususnya UJI KOMPETENSI AWAL pra sertifikasi, karena agaknya hal ini sulit dipertanggungjawabkan secara akademik dan membawa beban psikologis bagi guru.

Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan (Continuing Professional Development)
Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru.Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain adalah penting.Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya.Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV.
Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi.
Realitas membuktikan, bahwa akses guru mengikuti pembinaan dan profesi sangat terbatas, demikian juga aksesnya untuk meningkatkan kualifikasi. PGRI agaknya perlu merekomendasikan solusi untuk mengatasi sumbatan ini, termasuk inisiatif yang mungkin dibuat oleh PGRI sendiri.

Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi
Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi.Melalui  penilaian kinerja dan uji kompetensi guru dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensi.  Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru.Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi basis utama desain program peningkatan kompetensi guru.Tinggi atau rendahnya kinerja guru dapat diketahui melalui penilaian kinerja guru.
Penilaian kinerja guru (teacher performance appraisal) merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien.Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009.Penilaian kinerja ini bermanfaat bagi untuk mengetahui kondisi guru yang sebenarnya. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan yang guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi pengembangannya
Di samping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat kompetensinya melalui uji kompetensi.Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan materi pembelajaran setiap guru.Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya.Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan.Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat.Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional.
PGRI perlu merekomendasikan solusi yang cermat mengenai sisi positif atau negatif implementasi Permen PAN dan RB No. 16 Tahun 2009, khususnya berkaitan dengan akses guru untuk naik jenjang jabatan fungsional/pangkat, keculitan teknis evaluasi kinerja, serta dampak lainnya.

Hak dan Kewajiban
Sebagai tenaga profesional, guru mempunyai hak dan kewajiban tertentu. UU No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan hak dan kewajiban guru. Perihal hak dan kewajiban ini masih memerlukan kajian khusus, sehingga benar-benar bisa dirumuskan implikasi yang muncul, termasuk kemungkinan pelanggaran sanksi atasnya.
Fokus diskusi PGRI terutama terkait dengan kesulitan memenuhi kewajib tatap muka 24 jam per minggu, keharusan mengikuti PPG, kendala mewujudkan hak untuk naik pangkat/jabatan fungsional, keterisolasian geografis yang mungkin menjadi kendala pelaksanaan kewajiban, pembayaran tunjangan profesi, tambahan penghasilan, dan lain-lain.

Penghargaan dan Perlindungan Guru
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan manajemen guru, yaitu pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru. Di dalam UU ini juga diatur mengenai sistem penghargaan dan dan perlindungan guru, termasuk organisasi profesi guru dan kode etik, berikut pengawasannya.
PGRI agaknya perlu merekomendasikan sistem penghargaan, perlindungan, dan pengawasan Kode Etik Guru, termasuk pemberdayaan organisasi profesi dan fasilitasi guru untuk menjadi anggota organisasi profesi.

Tunjangan dan Maslahat Tambahan
Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, serta peraturan lain yang menjadi ikutannya, memiliki hak atas aneka tunjangan dan kesejahteraan lainnya. Tunjangan dan kesejahteraan dimaksud mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan fungsional, subsiidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Tentu saja tunjangan itu hanya diberikan kepada guru-guru yang memenuhi persyaratan, seperti Sertifikat Pendidik, memenuhi beban kerja sebagai Guru, mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atauGuru kelas pada satuan pendidikan yang sesuaidengan peruntukan Sertifikat Pendidik yangdimilikinya, terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap dan sebagainya.
Hal ini masih memerlukan analisis khusus dari PGRI, khususnya berkaitan dengan sistem pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan, maslahat tambahan, dan lain-lain agar tidak berdampak negatif bagi proses pendidikan dan pembelajaran.
Tunjangan profesi guru selalu melahirkan berbagai persoalan. HIngga saat ini tata kelola tunjanganprofesi melahirkan proses pembayaran tunjangan profesi yang amburadul. Sampai bulan ke enam pembayaran tunjangan profesi baru dilakukan untuk tiga bulan pertama, itupun belum semua SK tunjangan profesi diterima guru. Ini artinya tanpa SK tunjangan tidak dapat dibayarkan. PGRI sangat memperihatinkan pengelolaan tunjangan profesi yang sama sekali tidak profesional.

Status Guru
Rekomendasi ILO/UNESCO tentang Status Guru (1966) mengamanatkan beberapa isu penting mengenai perlunya sinergi antara pemerintah dengan organisasi guru, antara lain dalam kerangka: (1) penyusunan kebijakan bidang pendidikan, pengorganisasian sekolah, dan pengembangan-baru jasa layanan kependidikan; (2) rekruitmen guru; (3) promosi guru; (4) mekanisme penetapan disiplin guru; (5) standar kinerja guru; (6) penetapan upah dan indeks kenaikan gaji; (7) penyelesaian perselisihan antara guru dengan “majikannya”; dan (8) penentuan jumlah jam wajib bekerja atau mengajar. Rekomendasi ini pun mengamanatkan bahwa penilaian terhadap guru tidak terutama diperuntukkan bagi penetapan gaji, tanpa kesepakatan bersama dengan organisasi guru.
Hingga saat ini, komitmen pemerintah untuk melibatkan organisasi profesi guru dalam aneka kebijakan masih relatif terbatas, meski harus juga diterima realitas bahwa banyak kemajuan yang dicapai di bidang ini. PGRI perlu menyusun rekomendasi dan solusi berkaitan dengan kemungkinan pelibatanya dalam aneka kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Organisasi Profesi Guru dan Kelengkapannya
Peranan guru semakin penting dalam era global.Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.
Dilihat dari dimensi legalnya, UU No. 14 Tahun 2005pun mengatur tentang organisasi profesi guru.Disebutkan dalam UU ini bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi  dimaksud berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. UU No. 14 Tahun 2005 ini juga mengamanatkan, bahwa  guru wajib menjadi anggota organisasi profesi, yang  pembentukannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini mengandung makna bahwa semua guru harus menjadi anggota organisasi profesi. Ketika guru menjadi anggota organisasi profesi, dia harus tunduk pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi profesinya. Keanggotaan itu antara lain dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota, Nomor Registrasi Keanggotaan, serta memenuhi kewajiban yang ditetapkan organisasi profesi.
PGRI agaknya perlu merekomendasikan mengenai: (1) kemungkinan dukungan pemerintah untuk mewajibkan guru menjadi anggota organisasi profesi; (2) menjadikan bukti keanggotaan organisasi sebagai persyaratan dari urusan akademik dan administratif guru; (3) memfasilitasi organisasi profesi guru, baik untuk tugas-tugas keorganisasian maupun tugas-tugas pengembangan anggota profesi.

(Sumber: Paparan ketua Umum PB PGRI, dalam Rakorpimnas II PGRI di Makassar)

Bahan Uji Publik: Kurikulum 2013

Silakan klik link berikut untuk mengunduh:
 

Berikan masukan terbaik Anda agar kurikulum ini benar-benar 
mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Salam!!!!

BIMA DALAM SEJARAH



1.    Sejarah Awal


  1. Asal usul


Secara historis orang Bima atau Dou Mbojo dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok penduduk asli yang disebut Dou Donggo yang menghuni kawasan bagian barat teluk, tersebar di gunung dan lembah dan Dou Mbojo yang menghuni kawasan pesisir pantai dan merupakan suatu ras bangsa campuran dengan orang Bugis-Makasar dengan ciri rambut lurus sebagai orang Melayu di pesisir pantai.

Dari penelitian Zollinger (1847) berpendapat bahwa Dou Donggo (Donggo Di) dan penduduk Bima di sebelah timur laut teluk Bima (Dou Donggo Ele) menunjukkan karakteristik yang jelas sebagai ras bangsa yang lebih rendah, kecuali beberapa corak yang menunjukkan kesamaan dengan orang-orang Bima di sebelah timur Teluk Bima. Sedangkan penelitian Elber Johannes (1909-1910) menyimpulkan pada dasarnya orang Bima yang tinggal di sekitar ibukota adalah ras bangsa yang lebih tinggi, hidup pula ras bangsa campuran yang bertalian dengan orang Bugis dan Makasar yaitu ras bangsa Melayu Muda.

Dalam pencatatan Kitab BO, bahwa para ncuhi berasal dari Hindia Belakang (Indo Cina) sebagai asal-usul dari penduduk di pesisir pantai.

  1. Ras, Bangsa dan Bahasa Bima (Nggahi Mbojo)


Ras Bangsa dan Bahasa Menurut sejarah perkembangannya, bahasa bima dibagi dalam 2 kelompok yaitu : 1. Kelompok bahasa Bima lama, meliputi: Bahasa Donggo, dipergunakan oleh masyarakat Donggo Ipa yang bermukim di pegunungan sebelah barat teluk meliputi desa Kala, Mbawa, Padende, Kananta, Doridungga Bahasa Tarlawi dipergunakan oleh masyarakat Donggo Ele yang bermukim di pergunungan Wawo Tengah, meliputi desa Tarlawi, Kuta, Sambori, Teta, Kalodu. Bahasa Kolo dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di desa Kolo di sebelah timur Asakota. 2. Kelompok bahasa Bima baru, lazim disebut nggahi Mbojo. Bahasa Bima baru atau nggahi Mbojo dipergunakan oleh masyarakat umum di Bima dan berfungsi sebagai bahasa ibu. Bagi masyarakat Bima lama, bahasa Bima berfungsi sebagai bahasa pengantar guna berkomunikasi dengan orang lain di luar kalangan mereka.

Aksara bahasa Bima banyak persamaan dengan aksara Makasar kuno dan apabila kedua aksara tersebut dibandingkan dengan aksara sansekerta, maka dapat dipastikan asal usul keduanya berasal dari aksara sansekerta (Zollinger) Menurut tingkatannya bahasa Bima dibagi dalam 3 tingkat, yaitu tingkat halus/bahasa istana, tingkat menengah yaitu bahasa sehari-hari dan tingkat rendah/kasar.



2.    Sejarah Kepemimpinan



  1. Asal usul kepemimpinan Bima

Kepemimpinan awal di Bima disebut Ncuhi. Terdapat lima Ncuhi yang menguasai lima wilayah kecil, yaitu: Ncuhi Dara (wilayah tengah), Ncuhi Parewa (selatan)., Ncuhi Padolo (barat), Ncuhi Banggapupa (utara), dan Ncuhi Dorowani (wilayah timur). Kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Ncuhi tersebut yang bertindak selaku pemimpin dari Ncuhi lainnya adalah Ncuhi Dara.

Kepemimpinan elit Bima dalam struktur majelis hadat kesultanan diketahui adanya strata Gelarang, Nenti rasa, Jeneli, Bumi, Dari dan Tureli.

  1. Falsafah Kepemimpinan Bima

NTAIPU NAHU SURAMPA DOU MA LABO DANA” adalah falsafah yang menjadi pijakan kepemimpinan Bima. Falsafah itu coba diusung oleh masyarakat Bima dalam menyongsong kepemimpinan arif profesional yang memihak pada kepentingan umum. Mengandung pesan bahwa seorang pemimpin agar sadar akan kapasitasnya sebagai pemimpin. Pemimpin Bima dituntut menguasai geografi Bima dan karakter masyarakat yang dipimpinnya. Hakikatnya, falsafah tersebut sebagai pengikat amal tanggung jawab dalam mengayomi penduduk Bima.

Dalam tradisi filsafat tua masyarakat Bima, dikenal pula adanya istilah falsafah Manggusu Waru yang selain dimaknai sebagai corak atap bangunan khas Bima, juga dijadikan semacam simbol kepemimpinan ideal dalam kultur masyarakat Bima. Jika diartikan secara terminology modern, Manggusu Waru adalah delapan kriteria umum yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin sebagai pembuktian atas kepantasan, kepatutan dan kelayakan dirinya untuk mengemban amanah. Kriteria ini bukan hanya berlaku pada medium kepemimpinan elite, tetapi juga sampai pada lapisan-lapisan masyarakat terkecil, yang dalam struktur majelis hadat kesultanan kita mengetahui adanya strata Gelarang, Nenti rasa, Jeneli, Bumi, Dari dan Tureli.


3.    Masa Pemerintahan Kesultanan Bima


  1. Bentuk pemerintahan

Secara struktural, Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa’a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia.

    b. Silsilah Kesultanan Bima
  1. 1611-1640 : Sultan Abdul Kahir Ma Ntau Bata Wadu, lahir: 1007 H = 1598 AD, wafat : 22-12- 1640 (usia 57 tahun).
  2. 1640-1682 : Sultan Abil Khair Sirajuddin Ma Ntau Uma Jati, lahir 1040 H= 1630 AD, wafat 23-7- 1682 (usia 53 tahun).
  3. 1682-1687 : Sultan Nuruddin Abubakar Ali Syah Ma Wa’a Pahy, lahir 13-12-1651, wafat 23-7-1687 (usia 37 tahun).
  4. 1687-1696 : Sultan  Jamaluddin Ali Syah Ma Wa’a Romo, lahir 1669, wafat 6-7-1697 (usia 27 tahun)
  5. 1696-1731:   Sultan Hasanuddin Muhammad Ali Syah Ma Bata Bou, lahir 7-9-1689, wafat 23-1-1731 (usia 40 tahun).
  6. 1731-1748 : Sultan Ala’udin Muhammad Syah Ma Nuru Daha, lahir 1119 H = 1707-1708, wafat 17/27 -5-1748 (usia 42 tahun).
  7. 1748-1750 : Sultan Kamat Syah, lahir 27- 4 - 1728, (usia 39 tahun).
  8. 1751-1713 : Sultan  Abdul Kadim Muhammad Syah Zillulahi Fi’il Alam Ma Wa’a Taho, lahir 11-1148 H = 1735-1736, wafat 31-8-1773 (usia 39 tahun).
  9. 1773-1817 : Sultan Abdul Hamid Muhmmad Syah Zillulahi Fi’il Alam Ma Ntau Asi Saninu, lahir 1182 H = 1762-1763, wafat 14-7-1817 (usia 55 tahun).
  10. 1817-1854: Sultan Isma’il Muhammad Syah Ma Ntau Dana Sigi, lahir 28 Mei 1797 wafat 30 Mei atau 4 Juni 1854 (usia 57 tahun).
  11. 1854-1868 :Sultan Abdullah Ma Wa’a Adil,  lahir 1843, wafat 9-8-1868 (usia 25 tahun).
  12. 1868-1881 : Sultan  Abdul Azizi Ma Wa’a Sampela, lahir 1863, wafat 2-1-1881 (usia 18 tahun)
  13. 1881-1915 :Sultan  Ibrahim Ma Wa’a Halus,  lahir 19-2-1866, wafat 6-12-1915 (usia 49 tahun).
  14. 1915-1951 :Sultan  Muhammad Salahuddin Ma Ma Wa’a Alim,  lahir 14 Juli 1889, wafat 14 Juli 1951 M (usia 63 tahun).
  15. 1954-1959 :Sultan  Haji Abdul Kahir Ma Wa’a Busi Ro Mawo, lahir 26 Oktober 1925, wafat 13 Mei 2001, (usia 76 tahun),  tahun 1944 diangkat sebagai Putera Mahkota (Jena Teke), tahun 1954 s.d 1964 diangkat menjadi Kepala Daerah Swapraja Bima. Setalah Wafat dinobatkan sebagai Sultahn Abdul Kahir II. Sumber. Dr. Hj Siti Maryam R. Salahuddin, SH.

4.    Bima Semasa Perang Kemerdekaan


Bima, pernah merupakan sebuah kerajaan yang swapraja selama lima atau enam abad sebelum lahirnya Republik Indonesia. Namun demikian, Bima merupakan salah satu daerah swapraja yang menolak kehadiran NICA di tanah Bima kembali melalui pertempuran dahsyat yang dikenal dengan Perang Ngali.

Bima adalah salah satu kerajaan yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia semenjak diproklamasikan oleh Presiden Ir. Soekarno.


5.    Bima di Era Otonomi


Bima adalah salah satu wilayah di Provinsi NTB. Setelah era otonomi bergulir, Bima selanjutnya dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima. 
Wallahu'alam
(Disadur dari berbagai sumber)


Sabtu, 19 Februari 2011

Apa Fungsi Nilai Budaya Lokal Dalam Pendidikan?

“Think Globally, Act Locally” tulis Naisbitt dalam bukunya yang berjudul Globall Paradox. Kata-kata tersebut sederhana tetapi mengandung makna yang dalam bagi kita semua yang tengah berada dalam persaingan global. Maksud dari dua kalimat tersebut adalah jika kita ingin sukses dalam persaingan Global, maka kita harus mampu berfikir secara global tetapi berperilaku dan bertindak lokal.
Kenyataan dewasa ini menunjukkan dunia seolah tanpa batas, berbagai pengaruh global melalui berbagai media informasi masuk mempengaruhi kita tanpa mampu kita hambat, baik positif maupun negatif, yang jika dibiarkan tanpa kendali maka nilai budaya setempat atau lokal akan tergerus hingga akhirnya hilang dari permukaan bumi.
Selain akibat pengaruh global, tergerusnya nilai-nilai setempat juga disebabkan oleh pengaruh yang datang dari para pemukim baru atau para pendatang, dimana mereka mempertahankan nilai yang dibawa dan dianutnya tanpa mau memperkaya diri dengan nilai lokal di tempat dimana mereka hidup dan tinggal. Mereka menganggap tempat yang didiaminya kini bukanlah tanah tumpah darahnya, hanya sebagai tempat menumpang hidup. Akibatnya, mereka tidak perduli dengan kondisi sekitar yang dipentingkan hanyalah diri dan kelompoknya. Padahal leluhur kita telah mewariskan sebuah nilai yang universal, yaitu “Dimana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung”. Ungkapan tersebut sangatlah sederhana tetapi makna yang dikandungnya sangat mendalam dimana orang yang “merantau” di tanah orang harus mampu menghormati dan menghargai serta menjadikan nilai tradisional setempat sebagai pegangan hidupnya. Jika berhasil mengimplementasikan pepatah tersebut pastilah dia akan memperoleh suatu keberhasilan dalam menggapai asa dan cita di negeri orang.
Kenyataan yang muncul ke permukaan sebagai akibat dari semakin tergerusnya nilai budaya setempat atau lokal adalah posisinya yang semakin termarjinalkan terutama di mata generasi muda. Mereka menganggap nilai budaya tradisional adalah sesuatu yang kuno dan ketinggalan jaman serta sudah tidak mampu untuk bersaing ditengah-tengah persaingan global. Karena mereka bertanggapan bahwa segala sesuatu yang datang dari luar adalah baik dan harus diikuti bahkan dijadikan pegangan hidup sehari-hari. Padahal, dalam kenyataannya tidak semua nilai yang masuk dari luar adalah positif bahkan lebih banyak yang negatif dan bertentangan dengan norma dan nilai budaya lokal.
Penggerusan nilai budaya setempat atau lokal dapat kita lihat dari semakin menggejalanya budaya negatif yang terjadi di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, diantaranya :
1. Perilaku fandalisme atau hologanisme seolah sudah menjadi bagian dalam kehidupan Masyarakat, terutama generasi muda. Pengrusakan dan penjarahan terhadap hak orang lain seolah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sebagian kelompok anak muda dalam melampiaskan kekesalannya, bahkan tidak sedikit nyawa orang lain jadi sasaran.
2. Menurunnya  rasa  bangga  dan  rasa  memiliki  terhadap lingkungan tempat dimana mereka tumbuh dan berkembang. Perilaku ini tampak dari menurunnya rasa peduli sebagian generasi muda kita terhadap lingkungan sekitar.
3. Semakin  melunturnya   semangat  kebersamaan  dan  gotong   royong  pada generasi muda karena semakin tergeser oleh nilai individualis dan nilai materialis. Segala sesuatu diukur dengan ukuran materi atau uang. Kenyataan tersebut seolah menyadarkan kita akan pentingnya mentransformasikan nilai-nilai tradisional kepada generasi berikutnya agar nilai-nilai tersebut tidak menguap ditiup oleh perkembangan jaman. Upaya yang dapat dilakukan guna melestaraikan nilai-nilai tradisional, salah satunya adalah melalui pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan wujud nyata dalam upaya pentransformasian nilai kepada generasi berikut.
Pengintegrasian Nilai Lokal dalam Proses Pembelajaran Upaya untuk melestarikan nilai budaya setempat sebenarnya sudah ada, yaitu melalui pengintegrasian nilai-nilai lokal dalam kurikulum nasional. Pengintegrasian tersebut tujuannya adalah agar siswa dalam perkembangan dirinya sebagai Insan Indonesia yang modern tidak tercabut sama sekali dari akar lingkungan sosio-budayanya sendiri.
Kenyataan dalam realisasi di lapangan menunjukkan, kurikulum muatan lokal sering kali ditafsirkan secara keliru dan menyimpang jauh dari tujuan utama serta hanya diwujudkan melalui mata pelajaran muatan lokal, seperti bahasa dan keterampilan daerah. Akibatnya, keberadaanMuatan lokal dalam kurikulum seolah hanya menjadi pelengkap belaka bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai beban yang kurang bermanfaat bagi siswa sehingga diganti dengan mata pelajaran lain yang lebih “menjual”, seperti bahasa inggris atau keterampilan Komputer.
Pengintegrasian potensi lokal dalam materi pembelajaran seolah sulit untuk diwujudkan karena padatnya materi dalam kurikulum nasional. Kenyataan ini berdampak semakin jauhnya siswa dari tata nilai budayanya sendiri. Kurangnya kebanggaan terhadap budaya dan lingkungan dimana dia hidup berakibat pada semakin tergerusnya nilai budaya lokal yang tumbuh di tengah masyarakat, padahal nilai budaya tersebut merupakan akar bagi nilai budaya nasional. Rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai budaya lokal dapat terlihat pada :
1.   Siswa kurang memahami kondisi lingkungan di mana mereka tinggal seperti mereka tidak mengenal sejarah, kondisi geografis serta potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya.
2.   Kurangnya rasa bangga terhadap daerahnya. Pada diri mereka tumbuh anggapan bahwa sesuatu yang datang dari luar lebih baik, sedangkan
nilai budaya yang ada di lingkungannya dianggap ketinggalan jaman.
3.  Semakin melunturnya semangat kebersamaan dan gotong royong karena tergeser oleh sikap individualis dan materialis yang dihembuskan melalui globalisasi.
4.   Semakin lemahnya rasa persaudaraan yang tampak dari semakin meningkatnya angkat tawuran dari hari ke hari.
5.   Kurangnya penghargaan terhadap budaya setempat oleh para pendatang sebagai akibat mulai lunturnya pepatah “Dimana langit dipijak di situ langit dijunjung” atau “pindah cai pindah tampian”, akibatnya nilai budaya setempat menjadi tergerus, karena yang tertanam dalam benaknya hanyalah keuntungan semata bukan bagaimana bisa hidup berdampingan di tengah keberagaman.
Melihat kenyataan nilai-nilai tradisional kita semakin tercabut dari akarnya serta adanya kewajiban kurikulum yang menerangkan perlunya pengintegrasian nilai-nilaii lokal dalam setiap pelajaran, maka transformasi nilai-nilai lokal kepada siswa menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh setiap pendidik melalui penyampaian nilai-nilai tradisional dengan cara diintegrasikan (disisipkan) pada materi pelajaran yang disampaikannya.
Upaya pengintegrasian nilai tradisional tersebut tidaklah akan berhasil dengan baik jika Guru tidak mampu menyampaikannya, sehingga untuk mencapainya diperlukan tenaga Guru yang mempunyai pemahaman yang memadai akan nilai budaya setempat disamping kemampuannya memahami materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu, pihak PTK (Perguruan Tinggi Keguruan) perlu mempersiapkan lulusannya agar mempunyai kompetensi tidak hanya kemampuan intelektual tetapi juga pemahaman akan nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah selaku pengelola pendidikan di daerahnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pembekalan terhadap guru yang bertugas dan akan bertugas tentang nilai budaya tradisional setempat dan itu perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan guru mengintegrasikan nilai budaya setempat dapat terus terasah hingga pada akhirnya mampu mentransformasikan nilai-nilai tradisional yang luhur kepada anak didiknya. Jika itu berhasil diharapkan pengaruh budaya negatif yang datang dari luar dapat diminimalisasi.
Semoga...... .

FALSAFAH KEPEMIMPINAN MANGGUSU WARU (Catatan Kritis)


Sumber: http://fitua.blogspot.com/

Dalam tradisi filsafat tua masyarakat Bima, kita mengenal adanya istilah Manggusu Waru yang selain dimaknai sebagai corak atap bangunan khas Bima, juga dijadikan semacam symbol kepemimpinan ideal dalam kultur masyarakat Bima. Jika diartikan secara terminology modern, Manggusu Waru adalah delapan criteria umum yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin sebagai pembuktian atas kepantasan, kepatutan dan kelayakan dirinya untuk mengemban amanah. Kriteria ini bukan hanya berlaku pada medium kepemimpinan elite, tetapi juga sampai pada lapisan-lapisan masyarakat terkecil, yang dalam struktur majelis hadat kesulthanan kita mengetahui adanya strata Gelarang, Nenti rasa, Jeneli, Bumi, Dari dan Tureli.
Saya akan mencoba mentransformasikan butir-butir Manggusu Waru itu sebagai berikut :

1. Ma To'a di Ruma Labo Rasul (Kecerdasan Spiritual)
Ini adalah nilai dasar yang menjadi fundamen penting seorang manusia sebagai khalifatullah fil ardli. Sesuai pula dengan penegasan Kitab Suci, “Athi’ullaaha wa athi’ur Rasula wa Ulil Amri minkum”. Ketaatan dan kepatuhan tanpa syarat kepada Tuhan berarti adanya keteguhan aqidah yang terpateri secara mendalam pada diri seorang calon pemimpin, dengan kesadaran ini seorang pemimpin akan menempatkan dirinya sebagai hamba yang tidak sempurna dalam segala hal. Kesetiaan kepada Rasul adalah manifestasi seorang pemimpin sebagai penerima dan pengikut sebuah ajaran syariat, konsekuensi logisnya ia akan menjadikan pedoman-pedoman Rasul sebagai sumber segala keteladanan dalam berpikir, berpijak, bertindak dan berkiprah di hadapan rakyatmya. Ketaatan kepada Tuhan dan Rasul menjadi semangat utama yang mengisi ruang spiritual seorang pemimpin, adanya hubungan ubudiyah yang absolut-transenden dengan ranah metafisik keyakinannya. Sehingga visi dan misi keberpihakannya kepada masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan amanat dan koridor Kitab Suci, dengan menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dan keadilan di atas segala-galanya. Dalam tradisi Kesulthanan Bima, seorang Raja menyandang gelar ekstra sebagai Zilullaahi Fil Alam atau Bayangan Tuhan di Alam Semesta, ini adalah pemuliaan sekaligus beban tanggungjawab yang disandang oleh seorang Sulthan, yang berarti bahwa segala perbuatan dan kebijakannya senantiasa dalam pengawasan Tuhan. Ini merupakan suatu penitikberatan dimana perlunya Kecerdasan Spiritual dan Loyalitas Iman dimiliki oleh seorang pemimpin.

2. Ma Loa Ro Bade (Kapasitas Intelektual)

Kata “Loa” secara etimologis lebih dekat pada makna “Cerdas” , yang berarti bahwa seorang pemimpin mempunyai kemampuan kognitif yang cukup baik dalam penguasaan berbagai cabang ilmu. Kecerdasan ini tentu saja merupakan kombinasi antara kecerdasan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman empirik otodidaktis seorang pemimpin. Sedangkan kata “Bade” lebih bermakna “Bijaksana”, karena kecerdasan saja tidak cukup untuk melandasi pengambilan setiap kebijakan, maka dengan kebijaksanaan yang dimilikinya seorang pemimpin dapat menyertakan pertimbangan-pertimbangan keadilan dan kemaslahatan dalam sebuah tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Karena itu pula, ada petuah Bima yang menyatakan, “Loa watipu tantu bade, bade watipu tantu bae ade”, yang bermakna Cerdas belum tentu Bijak, Bijak belum tentu Mawas Diri. Secara sederhana, seorang pemimpin harus melengkapi dirinya dengan kapasitas intelektual yang mumpuni, selaras dengan kebutuhan dan situasi di mana Ia sedang memimpin.

3. Ma Mbani ro Disa (Tegas dan Berani)
Kata “Mbani” dalam bahasa Bima sebenarnya berarti Marah. Sedangkan kata “Disa” berarti Berani. Namun secara terminologis, kalimat itu bermakna bahwa seorang pemimpin perlu memiliki ketegasan dalam mengambil setiap keputusan, dan mempunyai keberanian dalam menantang setiap resiko yang menjadi konsekuensi dari keputusannya. Tentu saja, meski ketegasan dan keberanian itu menjadi ciri kepribadian, tetapi Ia harus tetap menjaga stabilitas temperamen dan emosinya agar tidak terjebak pada tindakan yang keluar dari koridor etika. Dengan sikap ini Ia akan lebih terlihat berwibawa, memiliki otoritas dan integritas pribadi yang diakui oleh banyak orang.

4. Ma Bisa ro Guna (Berwibawa dan Kharismatik)
Lazimnya orang Bima memaknai kata-kata ini sebagai ciri seorang pemimpin yang sakti mandraguna. Ini adalah warisan pemahaman sejak zaman raja-raja yang meretas mitos turun temurun dengan berbagai macam cerita rakyat yang melegitimasinya. Padahal, kata Bisa Ro Guna lebih tepat diartikan sebagai kharisma sebagai suatu kelebihan yang bersifat psikomotoris. Jika dielaborasi lebih luas, maka kata Bisa Ro Guna sesungguhnya berarti bahwa seorang pemimpin perlu memiliki multi talenta atau serba bisa, sehingga dengan kelebihan yang dimilikinya dapat berguna bagi semua orang. Kesaktian, yang bagi masyarakat awam cenderung ditafsir sebagai ilmu ladunni atau ilmu-ilmu keramat tertentu, sesungguhnya tidak lantas menyebabkan kita melihat seorang pemimpin sebagai Superman. Bagi orang Bima, mistifikasi masih menjadi alat jitu untuk memikat setiap orang, dengan mengulas hal-hal yang bersifat magis dan mistis, seseorang dapat melegitimasi tindakan-tindakannya agar disegani oleh orang lain. Padahal, hal-hal yang bersifat absurd dan transenden tidaklah perlu disuguhkan secara akrobatik pada khalayak umum, apalagi seorang pemimpin yang menjalankan tugas dan fungsinya secara normatif, harus menjauhi upaya-upaya mistifikasi atas sebuah kesaktian, meskipun kita tidak bisa membantah bahwa dulunya hal-hal semacam itu benar-benar ada. Di era kekinian ini, kita sebagai kelompok rasional terpelajar perlu menggeser paradigma kesaktian mistis ini menjadi kesaktian intelektual, kesaktian gagasan dan kesaktian pengabdian.

5. Mantiri Nggahi ro Kalampa (Berkomitmen Dan Berdedikasi)
Seorang pemimpin perlu membuktikan keselarasan antara tutur kata dan perbuatannya. Dalam hal ini, bobot kejujuran dalam berucap dan keikhlasan dalam bertindak menjadi indikator penting terhadap integritas dirinya, karena bagaimana pun juga komitmen perilaku seorang pemimpin senantiasa dijadikan acuan dan panutan dari setiap orang yang sedang dipimpinnya.

6. Mapoda Eli ro Paresa (Konsisten dan Teliti)
Kata “Eli” di sini lebih bermakna sebagai titah atau perintah. Sedangkan “Paresa” berarti Memeriksa dengan teliti dan akurat. Sesuai pula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip penegakan Clean and Good Governance, bahwa seorang pemimpin harus menerapkan manajemen kepemimpinan yang tetap menjunjung tinggi asas Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas dan efisiensi dalam setiap kebijakannya. Kata “Paresa” secara kontekstual akhirnya dapat pula dimaknai sebagai adanya sebuah sistem pengawasan melekat dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan oleh pemimpin itu. Point ini mengisyaratkan adanya keterpaduan prinsip dasar manajemen kepemimpinan modern.

7. Matenggo ro Wale (Ketahanan Fisik Yang Baik)
Kata “Tenggo” berarti Kuat, sedangkan “Wale” berarti Rajin atau gigih. Jika aspek lain lebih menyorot hal-hal yang bersifat emosional dan kognitif, maka aspek ini sangat menitikberatkan kapabilitas fisik. Seorang pemimpin haruslah pribadi yang mapan secara fisik, sehat dan terlihat gagah. Dengan kelengkapan ini, seorang pemimpin akan mampu melaksanakan tugas dan amanat rakyatnya tanpa gangguan-gangguan yang berarti. Ini menjadi penting adanya, karena aktifitas dan kesibukan seorang pemimpin sangat berbeda dengan aktifitas kalangan biasa, sehingga membutuhkan energi dan konsentrasi ekstra dengan stamina yang selalu terjaga. Dengan kekuatan fisik yang memadai, maka seorang pemimpin akan termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya tanpa mengenal lelah. Ia menjadi gigih dan meletakkan kepentingan orang banyak di atas segala-galanya.

8. Londo Dou Mataho (Faktor Genetika)
Seorang pemimpin di mana-mana selalu dikaitkan dengan rantai genetik yang melingkupi dirinya, ini bukan hanya terjadi di Bima atau Indonesia namun telah menjadi semacam justifikasi penting dalam proses suksesi kepemimpinan seluruh belahan bumi. Dengan melacak rantai genealogi seorang calon pemimpin, maka masyarakat secara tidak langsung telah terlibat untuk mengenali calon pemimpinnya secara integral. Ada semacam jaminan tertentu bahwa mana kala seorang pemimpin terlahir dari keturunan orang-orang baik, maka seterusnya akan pula mewarisi sifat-sifat kepemimpinan yang baik atau jiwa kepamongan yang mumpuni. Meskipun indikator ini kadang kala masih dianggap sebagai sebuah instrumen tatanan sosial yang feodalistik. Namun secara ilmiah, penafsiran terhadap “Londo Dou Mataho” harus dimaknai menurut pendekatan biologis, yakni adanya pewarisan genotipe kepemimpinan dan sifat-sifat yang baik pada seseorang. Tentu saja, ini bukan berarti menafikkan peran penting lingkungan dan pergaulan seseorang yang membentuk fenotipe kepribadiannya. Secara universal, Asal Keturunan juga penting untuk melegitimasi kualitas genetik dan pengakuan publik pada ketokohan seorang calon pemimpin. Dalam tradisi Bima tempo dulu, diskriminasi berdasarkan keturunan masih dianggap wajar karena sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sangat monarki dan feodalistik. Segala hal menjadi serba Istana-Sentris, karena legitimasi dan sumber pengakuan berada di sana. Kita masih ingat adanya istilah-istilah seperti, “Londo Deke”, “Londo Uwi” dan “Londo Rato” yang mencerminkan diskriminasi yang seolah-olah merendahkan martabat manusia, padahal istilah tersebut bukan diniatkan seperti itu, melainkan untuk tetap menjunjung tinggi kemuliaan dan maruah para bangsawan sebagai kelompok orang yang mengendalikan hajat hidup rakyat banyak. Ini menjadi bukti bahwa pengaruh sistem kasta Hindu sangat kental dalam kebudayaan sosial masyarakat Bima.
Delapan penjabaran makna Manggusu Waru itu sepintas terlihat sebagai sebuah idealisme yang baku sebagai substansi leadership masyarakat Bima. Padahal, apa yang dianut oleh para pendahulu kita sesungguhnya merupakan kriterium serapan dari ajaran-ajaran Kitab Suci, tentu saja kita perlu mengangkat topi kepada majelis intelektual kesulthanan yang telah meletakkan fondasi idealism kepemimpinan ini, meskipun sejatinya mereka tidak sempat memprediksi bahwa “Magnum Opus” ini suatu ketika akan terbentur oleh realitas. Di kala itu, kepentingan-kepentingan politik masyarakat Bima belumlah muncul sebagai kompetisi politik yang sektarian karena memang sumber legitimasi politik, social, ekonomi, hukum dan budaya kita, masih terpaku pada kebijakan istana. Patronase inilah yang kemudian membentuk suatu kumparan kultur yang terikat erat sebagai semi-dogma bagi pergaulan masyarakat Bima, atau kita istilahkan saja sebagai sebuah ideology yang taken for granted. Pada masa itu, masyarakat kita tentunya “tidak berdaya” dan memang tidak akan pernah berdaya untuk menciptakan mainstream baru terhadap produk-produk istana, entah itu bernama mistik atau bahkan norma-norma hukum lainnya.
Istana Bima telah menjadi sebuah symbol hegemoni atas peradaban kita, namun ini tidak harus dimaknai secara konotatif, karena apa yang terjadi di waktu itu sudah dianggap kontekstual dan selaras dengan kebutuhan nurani masyarakat kita. Ulama’, Pakar Hukum, Seniman, Ekonom, Prajurit dan Birokrat semuanya bergerak dalam sebuah ritme yang sama di bawah panduan konsorsium yang bernama Majelis Hadat. Dan apapun yang kemudian ini sampai kepada kita dalam bentuk cerita, peraturan adat, sejarah dan karya-karya, tidak lain merupakan hasil pergulatan panjang pemikiran mereka.
Begitu pula dengan Manggusu Waru, sebagai dictum dan consensus “sosio-politik” majelis intelektual istana, sesungguhnya merupakan cerminan pengharapan dan mimpi mereka agar kelak masyarakat Bima menjadikan delapan criteria itu sebagai syarat utama dalam memilih pemimpinnya.
Seiring waktu, pergaulan intelektual lintas benua di era modern ini, meringsut kita pada pemahaman-pemahaman yang lebih bernuansa literal akibat banyaknya referensi teoritis yang kita anut. Ini sah-sah saja dan wajar adanya, karena bagaimana pun kita hidup dalam sebuah tatanan peradaban global yang memaksa kita untuk selalu memahami kebutuhan pergaulan modern, tapi tidaklah serta merta kita pun mencampakkan ajaran-ajaan tua yang memiliki kekuatan moral yang kuat bagi kita. “Bahasa adalah Budaya”, begitu kata para budayawan dan antropolog. Meskipun terkesan chauvinis, sejujurnya saya kadang iri saat membuka halaman awal situs facebook, di bawahnya terdapat beberapa pilihan bahasa seperti Urdu, Arab, Rusia dan lain-lain. Saya membayangkan betapa tangguhnya para pejuang budaya itu sehingga mampu meyakinkan dunia tentang kekuatan dan daya pikat peradaban intelektual mereka dahulu kala. Saya berpikir seperti ini tetap dalam kerangka nasionalisme kita yang kuat sebagai sebuah bangsa, dan terus membayangkan jika suatu waktu aksara-aksara Bima pun turut dipelajari oleh masyarakat dunia lainnnya. Akan tetapi, semua itu tergoda pula oleh beberapa pertanyaan retorik yang konyol, “Mungkinkah dari kampung seperti ini kita bisa menawarkan sebuah peradaban baru bagi dunia?”, Akh, untuk diri saya sendiri saja semuanya masih samar, apalagi untuk Indonesia dan Dunia, semuanya terpaku dengan sebuah ketegasan, “Saya hanya orang kampung yang masih terkurung oleh romantisme kampungan”.
Kembali kepada Manggusu Waru. Sekarang kita sedang menyambut sebuah momentum politik “Pilkada Kabupaten Bima 2010” yang akan digelar pada tanggal 7 Juni 2010 mendatang. Riak-riaknya sudah mulai terasa (karena saya juga adalah seorang cikal-bakal calon) dan begitu hangat dibicarakan. Dari beberapa perbincangan dengan banyak kalangan, saya menyimpulkan beberapa modus pertanyaan yang sering terlontar oleh sebagian kalangan. Dan ini saya anggap pula sebagai sebuah hipotesa –bahkan antitesa- dari Manggusu Waru.

1. ANA COU; menjadi sebuah kelaziman dari masyarakat Bima untuk selalu mempertanyakan asal usul keturunan seorang calon pemimpin. Pertanyaan ini wajar adanya, karena memang masyarakat butuh mengenali calon pemimpinnya secara mendalam, ini berlaku bagi calon baru yang tingkat popularitasnya belum merata atau belum dikenal sama sekali. Saya misalnya, meskipun di grup situs jejaring social mendapat dukungan kuantitatif lebih signifikan dari kandidat lain, itu bukan berarti saya membumi pula di kalangan masyarakat kabupaten Bima secara luas. Apalagi, keterlibatan teman-teman dalam facebook adalah sebagai konfirmasi atas undangan admin yang dikirim. Untuk itu, saya perlu mendekat secara lebih akrab di “dunia nyata” agar selanjutnya pertanyaan yang semula terlontar dengan kata-kata “Ana Cou” tidak lagi diplesetkan secara menyindir menjadi “Cou Mantau Ana si Anadou Ke?!”

2. AU LOA RO BADE NA ; Bertanya-tanya tentang kompetensi seorang calon pemimpin adalah sesuatu yang lumrah, lebih-lebih bagi seorang “newcomer” dalam pemetaan politik masyarakat Bima. Pertanyaan ini muncul karena kekhawatiran masyarakat tentang masa depan mereka ketika harus dipimpin oleh seseorang yang tidak memberi “garansi kompetensi” terhadap diri mereka. Sebab, kadang kala setelah mengenali calon pemimpin, pesimisme tetap muncul seketika menjadi sebuah pernyataan, “Au Ja Di Loa Na, Au Ja Ku Bade Na?!”, pernyataan ini tentu saja akhirnya menjadi sebuah ironi. Karena itu pula, dalam “info” grup itu saya menampilkan Sembilan penegasan tentang jati diri saya secara umum dan apa adanya, itu pun tentu bukanlah sebuah jaminan atas kemapanan kompetensi dan pengalaman saya.

3. SAKOLA NA TA BE ; Latar belakang pendidikan sering kali menjadi petunjuk kecenderungan hati masyarakat dalam menentukan keberpihakan, dan ini dominan terjadi di kalangan intelektual-rasional. Ada semacam jaminan, bahwa latar pendidikan tinggi adalah cerminan kapasitas intelektual seorang calon pemimpin, dalam arti sempit, biasanya ketika seorang kandidat merupakan alumni perguruan tinggi ternama di luar daerah akan melegitimasi potensi dan kemampuannya, apalagi yang bersangkutan adalah seorang magister ataui bahkan seorang doctor. Tetapi kadang-kadang, masyarakat kita tidak ingin berlama-lama memainkan pertanyaan seperti itu, tatkala seorang kandidat tidak tampil memuaskan secara konseptual baik itu dalam forum diskusi atau pidato-pidato, masyarakat kita malah menggeser pertanyaan itu menjadi sindiran halus, “Sabua Ra Sakola Tantu Jan na si?!”

4. AU KARAWI NA ; Bagi seorang calon pemimpin, menampilkan pengalaman pekerjaan dan karir adalah sebuah keniscayaan dalam curriculum vitae-nya, tentu para kandidat tidak sama sekali bermaksud membanggakan diri mereka. Dan bagi masyarakat, dengan mengetahui sepak terjang pengalaman itu akan semakin meyakinkan diri mereka untuk berpihak kepada calon pemimpin yang mereka kagumi. Namun seringkali, sebagian masyarakat kita melihat riwayat karir sebagai cerminan kemapanan secara ekonomi. Dalam hal ini, kapasitas jabatan dan karir usaha benar-benar menjadi magnet yang cukup memikat, sehingga calon seperti ini benar-benar dinanti-nantikan untuk berada di sekitar mereka. Sebahagian masyarakat Bima kadang masih sulit untuk memahami eksistensi seorang kandidat dari sisi riwayat perjuangan yang bersifat non-kelembagaan resmi, semisal aktifis LSM atau para pegiat budaya. Karena masyarakat kita lebih condong untuk melihat tampilan label dan merk belaka, sehingga terbius oleh jabatan dan kapasitas yang tersandang. Dan ini adalah fakta dan realita yang tidak salah, karena masyarakat meyakini, dengan pengalaman itu pula kandidatnya menjadi sangat terkenal dan terkenang.

5. AU NTAU NA ; Ini yang sangat dogmatis dalam dialektika politik masyarakat kita hari ini. Kemapanan yang selalu ditakar dengan asset, property dan kemapanan ekonomi. Masyarakat tanpa sadar selalu mengukur kemapanan ekonomi seorang kandidat pada aspek-aspek kepemilikan seperti Rumah mewah, mobil mewah, pergaulannya yang elite, dan semacamnya. Dengan tampilan yang “wah”, apalagi dilegitimasi dengan kata-kata, “Dou mantau wara, mboto piti na”, maka seorang kandidat menjadi lebih mudah tersohor dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita. Inilah yang kemudian memikat setiap orang untuk berebut menjadi bagian dari kandidat itu, berbondong-bondong menjadi tim sukses dan relawan, atau secara sarkas diistilahkan, “berebut tenar di balik kebesaran orang tenar”. Ini juga fakta yang tidak salah, karena memang sebagian masyarakat mempunyai perspektif sendiri dalam hal ini, dan mereka memiliki argument yang benar untuk meyakinkan orang lain. Dan, jujur, saya sendiri juga pernah menganut pemikiran seperti itu, apalagi saya bergelut dalam ranah politik yang tidak bisa meng-sterilisasi pikiran saya dari perspektif semacam itu.

6. BUNE TABE’A NA ; Setelah memahami masa lalu, riwayat karir , konsep dan kemapanan ekonomi kandidat itu. Masyarakat akhirnya diberi kesempatan untuk mendekat dan lebih akrab dengan kandidatnya, di sinilah masyarakat kita sering mengambil kesimpulan terakhir untuk menjatuhkan pilihan. Perkara senyum, gaya bicara, cara memandang, murah tangan dan sebagainya cenderung menjadi variable penting yang menentukan eksistensi ketokohan seorang kandidat di mata masyarakat. Akibatnya, masyarakat digiring masuk dalam situasi keberpihakan yang sangat emosional. Misalkan saja, dalam hal pergaulan yang tidak simpatik dan membudaya, legitimasi seorang tokoh akhirnya runtuh oleh karena kaca mobilnya yang tidak pernah turun, atau tiba-tiba lupa nama teman lama, jarang lagi berkumpul seperti sedia kala, kurang akrab dengan keluarga, dan semacamnya. Ini menjadi beberapa barometer perilaku seorang tokoh di mata masyarakat. Dan bila akhirnya kecewa, sebagian masyarakat kita selalu mengantar pembicaraan mereka dengan kalimat, “Ai, Bona Tabe’a na e, sombo, wati pata na dou.”
Dari enam hipotesa ini, saya menyimpulkan ada dua variable yang selalu menjadi perbincangan hangat sebagian besar masyarakat kita menjelang setiap suksesi kepemimpinan di Bima. Pertama, AU NTAU NA, yang mencerminkan kemapanan ekonomi seorang kandidat. Dan yang Kedua, BUNE TABE’A NA, soal perilaku dan kebiasaan hidup (sosial) seorang kandidat di tengah pergaulannya. Kedua variable ini menjadi pemikat emosi yang kuat dan tetap saja menciptakan pro dan kontra dalam diskusi-diskusi politik kita, menjadi rujukan ketokohan yang wajib ditelaah setiap saat. Akhirnya, hamper bisa dikatakan bahwa tidak ada ruang yang begitu bebas untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan perubahan itu secara rasional dan obyektif. Sebahagian besar masyarakat kita cenderung menganggap Visi Misi sebagai kamuflase penghias pidato, bahkan ironisnya masih ada sebagian intelektual yang maju menyangkal mana kala seorang kandidat bicara konsep dan ide perbaikan, mereka menjawab, “Indo wa’u bat ala mpoa, mbeipu bukti na, aina kagaga nggahi”. Kalimat ini nyata adalah statemen yang menyesatkan, kenapa? Karena mana mungkin seorang yang “baru mau mencalonkan diri” dipaksa menyuguhkan bukti, sementara gagasan-gagasan masih tertata rapi dalam rancangan konsep dan perencanaan. Saya takut, bila justru akhirnya kalangan intelektual yang mengedepankan pesimisme dan mulai masa bodoh terhadap gagasan-gagasan perubahan, lebih-lebih, menjadi sumber justifikasi bagi masyarakat awam, mengilhami pikiran masyarakat dengan topic kemapanan dan kapasitas jabatan.
Bagi masyarakat awam (menengah ke bawah dari sisi intelektual), pesimisme terhadap kandidat-kandidat baru adalah suatu kewajaran, karena pengalaman beberapa suksesi telah menempa jiwa mereka untuk berbesar hati menghadapi realita yang terjadi. Tapi itu bukan berarti bahwa hasrat untuk menerima perubahan harus diakhiri. Masyarakat, Rakyat, entah itu dinamai dengan pemilih rasional, tradisional, intelektual dan sebagainya, mana kala berhadapan dengan momentum suksesi kepemimpinan daerah, selalu terikat oleh hasrat yang sama, yaitu adanya PERBAIKAN dan PERUBAHAN, dan mereka membahasakan itu dengan redaksi mereka masing-masing, berdasarkan kepelikan social dan stagnasi yang mereka alami. Pada kondisi inilah, masyarakat Bima menjadi sangat perfeksionis dalam menetapkan indicator dan kriterium bagi “Pemimpin” mereka. Ingin seorang pemimpin yang sempurna dengan segala instrument kelengkapan dirinya, “Primus Inter Pares”, Yang Terbaik Di Antara Semua. Yang kesemuanya itu, menggumpalkan sebuah pilihan mayoritas di hari pemungutan suara nanti, pilihan yang ternyata tercetus dari energy dan emosi yang luar biasa, karena kebanyakan mereka “dialah” yang pantas untuk mengimami mereka.
Pergulatan pikiran saya di atas akhirnya membenarkan Perspektif Manggusu Waru sebagai criteria utama masyarakat Bima dalam menentukan pemimpin yang pantas, patut dan layak bagi masa depan mereka. Namun saya tidak serta merta menjadi sangat idealis dan kaku dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah itu, karena kita hidup di zaman yang menyuguhkan kompleksitas pergaulan dan dinamika. Saya pribadi tetap memaklumi realita social dan politik terkini yang sedang mengemuka. Pilkada bukanlah momentum asal pilih di mana masyarakat atau individu main acung jari untuk memilih dan dipilih. Mekanisme politik menuju bursa pencalonan masih terus berlangsung, dan setiap partai politik memiliki alat ukur dan metodologi masing-masing dalam menjaring kandidat. Sebagaimana kebanyakan kita menafsir sebuah proses politik, “Semuanya perlu dikompromikan”. Dan saya harus meyakinkan banyak pihak untuk menerima keberadaan diri saya sebagai kandidat yang pantas untuk diusung oleh partai politik mereka.
Dan, Masyarakat kita. Meski sebahagian besar masih “tertuduh” sebagai masyarakat tradisional, namun dengan berdialektika dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan retorik tentang kepantasan calon pemimpinnya, sesungguhnya masyarakat kita cepat atau lambat pasti akan terlibat dalam setiap upaya demokratisasi. Masyarakat menginginkan perubahan, perbaikan dan jaminan masa depan yang lebih mapan. Dan mereka menginginkan impian itu terwujud dari tangan dingin seorang pemimpin yang membawa keberkahan. Karena masyarakat kita ingin dilayani, dimanjakan, merasa setara dan senasib dengan pemimpin mereka, merasa memiliki pemimpin mereka sendiri. Tidak salah, jika dulu para Sulthan selalu digelari dengan “Zilullaahi Fil Alam”, Bayangan Tuhan Di Muka Bumi, sebagai manifestasi dan cerminan dari keparipurnaan eksistensi seorang pemimpin.
Mungkin apa yang saya sampaikan ini terkesan sebagai sesuatu yang berlebihan, terdramatisir, atau provokatif. Tentu saja saya jauh dari maksud untuk menggiring imajinasi teman-teman ke dalam utopia peradaban ala komik. Kita, semuanya ingin Bima terus beringsut menuju tatanan yang lebih baik. Kata “lebih baik” tidak harus dikorelasikan secara otomatis dengan visi misi saya sebagai kandidat. Catatan singkat ini, adalah buah permenungan yang bersifat “anekdotis” dari saya selaku anak bangsa, orang kampung yang sedang bermimpi tentang perubahan. Kesalahan kata, atau ketidakjelasan makna dari catatan ini harap disunting “kedalam”, mengingat konsentrasi saya yang tadi agak sedikit terganggu menjelang subuh. Sekian.